Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara selaku Unit Pelaksana Teknis Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan berkedudukan di provinsi Bali dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial, pengembangan usaha dan kemitraan serta pemetaan konflik di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka BPSKL wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara menyelenggarakan fungsi
Perhutanan Sosial merupakan salah satu Program Nasional sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Mengusung tujuan utama “Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari” Kemeterian LHK c.q. Direktorat Jenderal Perhtuanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sudah menerbitkan sebanyak 7.644 Unit SK Persetujuan PS untuk ± 1.106.221 KK dengan luas total ± 5.019.111,09 Ha (data per 1 Juli 2022). Untuk mencapai tujuan dari Perhutanan Sosial tersebut, tentunya tidak cukup dengan memberikan SK Persetujuan PS sebanyak mungkin kepada masyarakat, tapi juga harus disertai dengan kegiatan pendukung pasca mendapatkan Persetujuan PS. Kegiatan Pasca Persetujuan PS menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan oleh para pemegang Persetujuan PS sehingga bisa mencapai masyarakat yang sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian hutan yang dikelola.
selengkapnyaSalam Sehat…Sobat Hijau semua… Geliat aktifitas Perhutanan Sosial terus berjalan walaupun telah memasuki penghujung tahun 2021.
selengkapnyaHari ini 18 September 2021, Komisi IV DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan-KLHK, Pemda Kabupaten Jember, serta Perum Perhutani Divre Jawa Timur melakukan kerja bersama serta bersinergi mendorong implementasi program Perhutanan Sosial bagi kesejahteraan rakyat, melalui bingkai kegiatan “Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial’’.
selengkapnya