• Download
  • Gallery

Fasilitasi Penyusunan RKPS dan RKT untuk 11 KPS di Kabupaten dan Kota Kupang

Perhutanan Sosial merupakan salah satu Program Nasional sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Mengusung tujuan utama “Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari” Kemeterian LHK c.q. Direktorat Jenderal Perhtuanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sudah menerbitkan sebanyak 7.644 Unit SK Persetujuan PS untuk ± 1.106.221 KK dengan luas total ± 5.019.111,09 Ha (data per 1 Juli 2022). Untuk mencapai tujuan dari Perhutanan Sosial tersebut, tentunya tidak cukup dengan memberikan SK Persetujuan PS sebanyak mungkin kepada masyarakat, tapi juga harus disertai dengan kegiatan pendukung pasca mendapatkan Persetujuan PS. Kegiatan Pasca Persetujuan PS menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan oleh para pemegang Persetujuan PS sehingga bisa mencapai masyarakat yang sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian hutan yang dikelola.

Kegiatan pasca mendapatkan Persetujuan PS yang harus dilakukan oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) meliputi tiga kegiatan pengelolaan, yaitu Kelola Kawasan, Kelola Kelembagaan, dan Kelola Usaha. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh kelompok terkait dengan tiga kelola tersebut antara lain : penandaan batas areal Persetujuan PS, Identifikasi Potensi, Penataan Areal Kerja, Penyusunan Dokumen Rencana Kelola, Pembentukan Kelompok Usaha, Pengembangan Usaha Kelompok, dan lain-lain. Dalam upaya melaksanakan berbagai kegiatan pasca Persetujuan PS, KPS tentunya tidak bisa berjalan sendiri dan memerlukan fasilitasi serta pendampingan dari berbagai Instansi, Lembaga, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam Permen LHK Nomor 9 tahun 2021 diamanatkan bahwa Kelompok Perhutanan Sosial memiliki Hak untuk mendapatkan Pendampingan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Pasca Mendapatkan Persetujuan Perhutanan Sosial.

Balai PSKL Wil. Jawa Bali Nusa Tenggara sebagai salah Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, memiliki tugas dan fungsi dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial yang ada di dalam wilayah Kerjanya. Berdasarkan data sampai dengan 1 Juli 2022, jumlah Persetujuan PS yang ada di Wilayah kerja Balai PSKL Wil. Jawa Bali Nusa Tenggara sebanyak 1.260 Unit SK Persetujuan PS yang disalurkan untuk ± 298.431 KK dengan luas total ± 457.809,16 Ha. Dari semua KPS yang ada di wilayah BPSKL Wil. Jawa Bali Nusa Tenggara, diketahui masih banyak KPS yang belum bisa secara optimal dan maksimal melaksanakan kegiatan pasca mendapatkan Persetujuan PS, sehingga masih banyak masyarakat yang belum bisa merasakan manfaat dari adanya program Perhutanan Sosial terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan.

Diantara kegiatan yang harus dilakukan oleh KPS setelah mendapatkan Persetujuan Perhutanan Sosial yaitu menyusun dokumen rencana kelola sebagai salah satu dokumen dasar yang harus dimiliki oleh KPS dalam melaksanakan kegiatan di dalam areal persetujuan perhutanan sosial yang mereka dapatkan. Pada tanggal 14 s.d. 16 Juli 2022, bertempat di Ruang Pertemuan Swis-belcourt Kupang, Balai PSKL Wil. Jawa Bali Nusa Tenggara telah melaksanakan kegiatan fasilitasi bagi kelompok Perhutanan Sosial yang ada di Kabupaten dan Kota Kupang untuk menyusun dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosia (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT ini, menghadirkan sebanyak 11 Kelompok Perhutanan Sosial yang berada di Kabupaten dan Kota Kupang dengan jumlah peserta mencapai 36 orang. Dalam sambutannya, Kepala Dinas LHK Prov. NTT menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas LHK Prov. NTT sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan pengembangan Kelompok Perhutanan Sosial lainnya yang dilaksanakan oleh Balai PSKL Wil. Jawa Bali Nusa Tenggara, dan semoga kegiatan serupa bisa dilaksanakan juga di lokasi lainnya yang ada di Prov. NTT.

Kegiatan yang terlaksana selama 3 hari ini menghadirkan Narasumber-narasumber yang ahli dibidangnya, antara lain dari Dinas LHK Provinsi NTT yang menyampaikan materi tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kelompok Perhutanan Sosial dan Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial KLHK yang memaparkan materi tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial yang menyampaikan materinya secara daring. Selain narasumber yang berasal dari lingkung Lembaga/Kementerian, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari pelaku utama kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 2 orang narasumber lainnya yang dihadirkan yaitu Pendamping Kelompok PS KTH Paloil Tob yang menyampaikan materi tentang Kegiatan Pendampingan Pasca Persetujaun PS dan Ketua KTH Paloil Tob yang bercerita tentang Success Story Pengelolaan Perhutanan Sosial. KTH Paloil Tob merupakan salah satu Kelompok Perhutanan Sosial yang memiiliki Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan kategori Gold, dari 3 KUPS kateri Gold yang ada di Prov. NTT.

Kegiatan yang mengusung tema Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKPS dan RKT Kelompok Perhutanan Sosial ini memiliki output utama yaitu tersusunnya dokumen RKPS dan RKT Kelompok PS yang ada di Kabupaten dan Kota Kupang. Kegiatan fasilitasi dengan melakukan pendampingan lengsung oleh Staf Balai PSKL Wil. Jawa Bali Nusa Tenggara terhadap Kelompok PS yang hadir berjalan lancar dan optimal dengan dihasilkannya 11 dokumen RKPS dan RKT pada hari terakhir pelaksanaan kegiatan, yang ditandai dengan di tandatangani nya dokumen RKPS dan RKT oleh Ketua masing-masing kelompok dan Kepala UPTD KPH Wil. Kabupaten Kupang atau Kepala UPTD KPH Wil. Kota Kupang.

Kegiatan diakhiri dengan penutupan pada tanggal 16 Juli 2022 yang ditutup langsung oleh Kepala Dinas LHK Provinsi NTT. Dalam penutupannya Kepala Dinas LHK Prov. NTT menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasama semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKPS dan RKT di Kupang dan semoga dengan terlaksananya kegiatan ini, dapat meningkatkan kinerja KPS dalam melakukan Pengelolaan Areal Perhutanan Sosial yang sudah didapatkan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

Peserta dan Narasumber yang hadir pada kegiatan ini:

  1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ondy Christian Siagian, SE, M.Si (Narasumber)
  2. Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Ditjen PSKL, Agung Widadi M (Narasumber)
  3. Kepala Bidang PKPLHPS Dinas LHK Prov. NTT, Anindya Wirdaryati, S.Si, M.Sc, M.Si (Narasumber)
  4. Pendamping KTH Paloil Tob, Gamal Arya Widagdo, S.Hut (Narasumber)
  5. Ketua KTH Paloil Tob, Malkias Tulle (Narasumber)
  6. Balai PSKL Wil. Jawa Bali Nusa Tenggara (Fasilitator)
  7. UPTD KPH Wil. Kab. Kupang (Peserta)
  8. UPTD KPH Wil. Kota Kupang (Peserta)
  9. Pokja PPS Prov. NTT (Peserta)
  10. Pendamping Kelompok PS di Kabupaten dan Kota Kupang (Peserta)
  11. KTH Fean Bol
  12. KTH Nekamese
  13. Gapoktan Nekmese
  14. Gapoktan Peduli Hutan
  15. Gapoktan Lembah Mutiara
  16. KTH Ramah Lingkungan
  17. KTH Kuamna
  18. KTH Rindu Sejahtera
  19. KTH Cendana
  20. KTH Baru Terbit
  21. KTH Sehati

Penulis : Akbar Hidayat, S.Hut
Edittor : Tim Publikasi Balai PSKL Wil. Jawa Bali Nusa Tenggara

Sosialisasi Perhutanan Sosial Bersama Komisi IV DPR RI

Sosialisasi Perhutanan Sosial Bersama Komisi IV DPR RI
Tabanan – Bali, 29 November 2021

Salam Sehat…Sobat Hijau semua… Geliat aktifitas Perhutanan Sosial terus berjalan walaupun telah memasuki penghujung tahun 2021. Kali ini Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang digawangi oleh Balai PSKL Jawa, Bali, Nusa Tenggara melakukan kerja bersama dengan Komisi IV DPR RI dalam bingkai kegiatan “Sosialisasi Perhutanan Sosial Bersama Komisi IV DPR RI”.

Kegiatan diselenggarakan di The Blooms Garden, Kecamatan Baturiti, Kab. Tabanan-Bali, dihadiri oleh sekitar 80 orang tentunya dengan standar protocol kesehatan. Peserta terdiri dari KUPS penerima Bang Pesona dan Alat Ekonomi Produktif di Kab. Tabanan. Hadir pula perwakilan dari DPRD Tabanan, Pemerintah Kab. Tabanan (Asisten Daerah), OPD Provinsi Bali (Kabid LHK dan KKPH Bali Selatan), OPD Kabupaten (Kepala Dinas LH, Camat, Polres), usur dari UPT KLHK,serta dihadiri langsung oleh Yth Bapak. Drs. I MADE URIP, M.Si (Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP).

Rangkaian acara diawali dengan dialog dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Lokasi Perhutanan Sosial Kelompok Tani Bukit Pohen sekaligus peresmian Tempat Pengelolaan Sampah Organik yang bekerja sama pengelolaannya dengan PT. Ulun Danu Beratan Lestari. Dialog dan kunjungan tersebut menghasilkan catatan penting untuk ditindak lanjuti bersama oleh DPR RI Komisi IV, Pemerinta Daerah dan Kementerian terkait yaitu sebagai berikut:

  • Integrasi Perencanaan Daerah terkait Perhutanan Sosial pada RPJMD
  • Mendorong pengembangan produk unggulan daerah dan pengelolaan sampah sebagai penguatan sirkular ekonomi.
  • Menyadari bersama bahwa slogan “No Forest No Future ” adalah benar karena hutan sangat mendukung kesejahteraan masyarakat dan pencegahan atas bencana sehingga perlu penguatan komitmen bersama menjaga dan memanfaatkan hutan dari seluruh setkor di dearah dan Pusat.

   

Sosialisai Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial

Salam Sehat, Salam Hutsos…Sobat Hijau semua…

Hari ini 18 September 2021, Komisi IV DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan-KLHK, Pemda Kabupaten Jember, serta Perum Perhutani Divre Jawa Timur melakukan kerja bersama serta bersinergi mendorong implementasi program Perhutanan Sosial bagi kesejahteraan rakyat, melalui bingkai kegiatan “Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial’’.

Kegiatan sosialisasi berupa dialog dengan masyarakat kelompok Perhutanan Sosial dan kunjungan lapangan ini dilaksanakan secara hybrid (faktual dan virtual). Acara diselennggarakan di areal Agrowisata PPG Cluster Durian, Desa Sidomulyo, Kec. Silo, Kab. Jember – Jawa Timur, dihadiri oleh sekitar 80 orang yang terdiri dari masyarakat perwakilan KUPS penerima Bang Pesona dan AEP di Kab. Jember, perwakilan dari Pemda Provinsi dan Kabupaten Jember (Cabang Dinas Kehutanan Kab. Jember, Bappeda, Camat Silo dan OPD Lainnya), Perum Perhutani (Waka Divre Jawa Timur, Adm KPH Jember dan jajarannya), UPT KLHK (BPSKL Jabalnusra) serta Yth Bapak. H. Charles Meikyansah – Komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem hadir secara virtual.

Dialog yang dipimpin langsung oleh Yth. Bpk H. Charles Meikyansah ini, berlangsung dengan hangat dan interaktif. Dialog ini membahas implementasi serta percepatan kinerja program Perhutanan Sosial yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, diantara poin-poin penting hasil dialog tersebut adalah:
1. Saat ini telah terdapat 20 LMDH yg sudah mendapat akses kelola PS, agar didukung fasilitasi pasca ijin.
2. Bagi LMDH lain yg sudah siap dan sesuai aturan, maka dapat diusulkan untuk memperoleh persetujuan PS.
3. Dalam rangka peningkatan nilai tambah usaha kopi, diharapkan tahun ini dapat segera dilaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas usaha kopi.
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan tutupan lahan akan dikoordinasikan dengan Kementan, Pemda, dan lembaga terkait agar kelompok tani PS bisa diberikan kemudahan memperoleh pupuk dengan harga yg murah (subsidi).
5. Mendorong agar Jember menjadi Role model usaha kopi, karena terdapat potensi 15.000 Ha lahan agroforestri kopi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Sobat Hijau semua…
Kita semua berharap bahwa kerja-kerja nyata, kerja bersama, kolaborasi dan kerja bersinergi ini dapat terus dilakukan, dengan itu masyarakat sekitar hutan akan mendapatkan spirit dan energi baru bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rapat Bahas ProKlim

Kamis, 21 Februari 2019, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali melaksanakan rapat koordinasi dengan tema ProKlim yang bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Bagaimana hasilnya?

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P84/Setjen-MenLHK/Kum 1/11/2016 menyebutkan bahwa Proklim merupakan program berlingkup Nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Rapat yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten se-Provinsi Bali, Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara, dan Balai PPIKHL Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara  ini bertujuan untuk mengajukan usulan-usulan ProKlim se-Provinsi Bali yang sudah dipersiapkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari PPLH Universitas Udayana dan Universitas Saraswati.

Bertindak sebagai Narasumber dalam rapat koordinasi ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara menyampaikan hasil evaluasi dari proram ProKlim yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai aplikasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.

Dalam pemaparannya, Narasumber yang hadir menjelaskan bahwa ada 4 (empat) kategori ProKlim yaitu Proklim Pratama, Proklim Madya, Proklim Utama dan Proklim Lestari. “Proklim lestari merupakan kategori yang diberikan kepada kelompok yang telah membina 10 kelompok lain dan sudah melakukan pengkayaan serta inovasi”.

Alandres Sitanggang Sp, M.Sc, Kepala Seksi Tenurial dan Hutan Adat, Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara menyampaikan bahwa program ProKlim ini sejalan dengan program Kemitraan Lingkungan di Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara. “Di Balai PSKL Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara juga terdapat kegiatan mengenai peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, antara lain melalui kegiatan Kader Konservasi, Pembentukan Kanal Komunikasi, Kalpataru, Role Model Komunitas Peduli LHK, Pengembangan Jejaring dan Kemitraan, sehingga bisa mendukung program ProKlim dan bisa bersinergi karena pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan memerlukan kerjasama semua pihak terkait dan masyarakat” jelasnya.

 

 

Penulis : Rachmawati Ariany, S.Hut, M.Eng, M.Sc (Fungsional PEH Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara)

Editor   : Tim Informasi dan Publikasi Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara

Tingkatkan Kapasitas SDM, Balai PSKL Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Adakan Kegiatan Untuk Asesor dan Paralegal di Kupang

Oleh : Seksi PKTHA Balai PSKL Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara

 

Balai PSKL Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi Asesor pemetaan konflik tenurial  dan Paralegal untuk penanganan konflik yang dilaksanakan di Kupang, Sumbawa Barat. Seluas 147.690 hektar penangan konflik menjadi target yang harus dicapai Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2018. Dari target tersebut, sudah dilakukan penanganan seluas 138.915,90 hektar, dimana luasan tersebut diperoleh dari kegiatan identifikasi ke lapangan, pengaduan dan data-data yang telah dilakukan oleh Dinas yang membidangi kehutanan dan Instansi terkait dengan wilayah hutan/kawasan hutan. Oleh karena itu, untuk mendukung capaian target penanganan konflik tenurial yang lebih besar, maka dilakukanlah kegiatan peningkatan SDM bidang penanganan konflik tenurial.

Diantara kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dalam penanganan konflik tenurial yaitu koordinasi untuk pra pelaksanaan kegiatan, pembahasan rencana kegiatan dan beberapa kegiatan lainnya. Kegiatan yang berlangsung di hotel Sylvia Premiere Kupang ini menyasar petugas di wilayah dengan kawasan-kawasan yang memiliki potensi konflik dengan prioritas tinggi, sehingga kedepannya petugas tersebut dapat melaksanakan penanganan konflik tenurial yang ada di wilayah kerja mereka.

Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Paralegal dilakukan melalui pemberian beberapa materi yaitu  Pemaparan mengenai gambaran umum penanganan konflik tenurial dan hutan adat di Provinsi Bali, Kebijakan pemerintah dalam Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Kebijakan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, Kemitraan konservasi dalam Penanganan KonflikTenurial terkait dengan Perdirjen No.6 tahun 2018, Kebijakan Perhutanan Sosial dan hutan adat sebagai salah satu resolusi penanganan konflik tenurial, Konflik, Asesmen Konflik, Advokasi, Mediasi dan Negosiasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial sebagai program untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, Hak dan Kewajiban masyarakat dalam kawasan hutan dalam perspektif HAM, Keparalegalan, Teknis pembuatan usulan program Perhutanan Sosial, dan Tata cara penyusunan pengaduan dan MoU penghentian konflik.

Untuk kegiatan Peningkatan kapasitas SDM asesor dilakukan melalui pemberian materi berupa Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Konflik Tenurial dan Hutan Adat di  BPSKL Wilayah JBNT, Perkembangan Konsep Tenurial di Indonesia, Dilema Kepastian Hukum, Keadilan Sosial Ekonomi, dan Keadilan Ekologi, Konflik dan resolusinya (Sejarah, Faktor dan Aktor Konflik), Pendekatan Etik Emik, Pengorganisasian Masyarakat, Pilihan dalam menentukan tawaran tertinggi dan tawaran terendah dalam bernegosiasi (TanTeTara), Kelembagaan Penanganan Konflik, Rencana tindak lanjut dan diakhiri dengan Bedah Kasus.

 

Editor : Tim Informasi dan Publikasi Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara

  • +62 361 751 815
  • bpskl.jbnt@gmail.com
  • Jalan By Pass Ngurah Rai - Tuban Km 23,5
    Kotak Pos No. 1041/DPR. AP Denpasar, 80361
  • Pengunjung Hari Ini
    2205
  • Pengunjung Bulan Ini
    58575
  • Total Pengunjung
    870857
Copyright BPSKL Jawa Bali Nusra 2022