• Download
  • Gallery

Sosialisai Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial

Salam Sehat, Salam Hutsos…Sobat Hijau semua…

Hari ini 18 September 2021, Komisi IV DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan-KLHK, Pemda Kabupaten Jember, serta Perum Perhutani Divre Jawa Timur melakukan kerja bersama serta bersinergi mendorong implementasi program Perhutanan Sosial bagi kesejahteraan rakyat, melalui bingkai kegiatan “Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial’’.

Kegiatan sosialisasi berupa dialog dengan masyarakat kelompok Perhutanan Sosial dan kunjungan lapangan ini dilaksanakan secara hybrid (faktual dan virtual). Acara diselennggarakan di areal Agrowisata PPG Cluster Durian, Desa Sidomulyo, Kec. Silo, Kab. Jember – Jawa Timur, dihadiri oleh sekitar 80 orang yang terdiri dari masyarakat perwakilan KUPS penerima Bang Pesona dan AEP di Kab. Jember, perwakilan dari Pemda Provinsi dan Kabupaten Jember (Cabang Dinas Kehutanan Kab. Jember, Bappeda, Camat Silo dan OPD Lainnya), Perum Perhutani (Waka Divre Jawa Timur, Adm KPH Jember dan jajarannya), UPT KLHK (BPSKL Jabalnusra) serta Yth Bapak. H. Charles Meikyansah – Komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem hadir secara virtual.

Dialog yang dipimpin langsung oleh Yth. Bpk H. Charles Meikyansah ini, berlangsung dengan hangat dan interaktif. Dialog ini membahas implementasi serta percepatan kinerja program Perhutanan Sosial yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, diantara poin-poin penting hasil dialog tersebut adalah:
1. Saat ini telah terdapat 20 LMDH yg sudah mendapat akses kelola PS, agar didukung fasilitasi pasca ijin.
2. Bagi LMDH lain yg sudah siap dan sesuai aturan, maka dapat diusulkan untuk memperoleh persetujuan PS.
3. Dalam rangka peningkatan nilai tambah usaha kopi, diharapkan tahun ini dapat segera dilaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas usaha kopi.
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan tutupan lahan akan dikoordinasikan dengan Kementan, Pemda, dan lembaga terkait agar kelompok tani PS bisa diberikan kemudahan memperoleh pupuk dengan harga yg murah (subsidi).
5. Mendorong agar Jember menjadi Role model usaha kopi, karena terdapat potensi 15.000 Ha lahan agroforestri kopi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Sobat Hijau semua…
Kita semua berharap bahwa kerja-kerja nyata, kerja bersama, kolaborasi dan kerja bersinergi ini dapat terus dilakukan, dengan itu masyarakat sekitar hutan akan mendapatkan spirit dan energi baru bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rapat Bahas ProKlim

Kamis, 21 Februari 2019, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali melaksanakan rapat koordinasi dengan tema ProKlim yang bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Bagaimana hasilnya?

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P84/Setjen-MenLHK/Kum 1/11/2016 menyebutkan bahwa Proklim merupakan program berlingkup Nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Rapat yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten se-Provinsi Bali, Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara, dan Balai PPIKHL Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara  ini bertujuan untuk mengajukan usulan-usulan ProKlim se-Provinsi Bali yang sudah dipersiapkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari PPLH Universitas Udayana dan Universitas Saraswati.

Bertindak sebagai Narasumber dalam rapat koordinasi ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara menyampaikan hasil evaluasi dari proram ProKlim yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai aplikasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.

Dalam pemaparannya, Narasumber yang hadir menjelaskan bahwa ada 4 (empat) kategori ProKlim yaitu Proklim Pratama, Proklim Madya, Proklim Utama dan Proklim Lestari. “Proklim lestari merupakan kategori yang diberikan kepada kelompok yang telah membina 10 kelompok lain dan sudah melakukan pengkayaan serta inovasi”.

Alandres Sitanggang Sp, M.Sc, Kepala Seksi Tenurial dan Hutan Adat, Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara menyampaikan bahwa program ProKlim ini sejalan dengan program Kemitraan Lingkungan di Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara. “Di Balai PSKL Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara juga terdapat kegiatan mengenai peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, antara lain melalui kegiatan Kader Konservasi, Pembentukan Kanal Komunikasi, Kalpataru, Role Model Komunitas Peduli LHK, Pengembangan Jejaring dan Kemitraan, sehingga bisa mendukung program ProKlim dan bisa bersinergi karena pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan memerlukan kerjasama semua pihak terkait dan masyarakat” jelasnya.

 

 

Penulis : Rachmawati Ariany, S.Hut, M.Eng, M.Sc (Fungsional PEH Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara)

Editor   : Tim Informasi dan Publikasi Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara

Tingkatkan Kapasitas SDM, Balai PSKL Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Adakan Kegiatan Untuk Asesor dan Paralegal di Kupang

Oleh : Seksi PKTHA Balai PSKL Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara

 

Balai PSKL Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi Asesor pemetaan konflik tenurial  dan Paralegal untuk penanganan konflik yang dilaksanakan di Kupang, Sumbawa Barat. Seluas 147.690 hektar penangan konflik menjadi target yang harus dicapai Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2018. Dari target tersebut, sudah dilakukan penanganan seluas 138.915,90 hektar, dimana luasan tersebut diperoleh dari kegiatan identifikasi ke lapangan, pengaduan dan data-data yang telah dilakukan oleh Dinas yang membidangi kehutanan dan Instansi terkait dengan wilayah hutan/kawasan hutan. Oleh karena itu, untuk mendukung capaian target penanganan konflik tenurial yang lebih besar, maka dilakukanlah kegiatan peningkatan SDM bidang penanganan konflik tenurial.

Diantara kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dalam penanganan konflik tenurial yaitu koordinasi untuk pra pelaksanaan kegiatan, pembahasan rencana kegiatan dan beberapa kegiatan lainnya. Kegiatan yang berlangsung di hotel Sylvia Premiere Kupang ini menyasar petugas di wilayah dengan kawasan-kawasan yang memiliki potensi konflik dengan prioritas tinggi, sehingga kedepannya petugas tersebut dapat melaksanakan penanganan konflik tenurial yang ada di wilayah kerja mereka.

Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Paralegal dilakukan melalui pemberian beberapa materi yaitu  Pemaparan mengenai gambaran umum penanganan konflik tenurial dan hutan adat di Provinsi Bali, Kebijakan pemerintah dalam Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Kebijakan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, Kemitraan konservasi dalam Penanganan KonflikTenurial terkait dengan Perdirjen No.6 tahun 2018, Kebijakan Perhutanan Sosial dan hutan adat sebagai salah satu resolusi penanganan konflik tenurial, Konflik, Asesmen Konflik, Advokasi, Mediasi dan Negosiasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial sebagai program untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, Hak dan Kewajiban masyarakat dalam kawasan hutan dalam perspektif HAM, Keparalegalan, Teknis pembuatan usulan program Perhutanan Sosial, dan Tata cara penyusunan pengaduan dan MoU penghentian konflik.

Untuk kegiatan Peningkatan kapasitas SDM asesor dilakukan melalui pemberian materi berupa Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Konflik Tenurial dan Hutan Adat di  BPSKL Wilayah JBNT, Perkembangan Konsep Tenurial di Indonesia, Dilema Kepastian Hukum, Keadilan Sosial Ekonomi, dan Keadilan Ekologi, Konflik dan resolusinya (Sejarah, Faktor dan Aktor Konflik), Pendekatan Etik Emik, Pengorganisasian Masyarakat, Pilihan dalam menentukan tawaran tertinggi dan tawaran terendah dalam bernegosiasi (TanTeTara), Kelembagaan Penanganan Konflik, Rencana tindak lanjut dan diakhiri dengan Bedah Kasus.

 

Editor : Tim Informasi dan Publikasi Balai PSKL Wil. Jawa Bali dan Nusa Tenggara

  • +62 812 4642 6455
  • bpskl.bnt@gmail.com
  • Jalan By Pass Ngurah Rai - Tuban Km 23,5
    Kotak Pos No. 1041/DPR. AP Denpasar, 80361
  • Pengunjung Hari Ini
    20747
  • Pengunjung Bulan Ini
    80015
  • Total Pengunjung
    1051615
Copyright BPSKL Jawa Bali Nusra 2024