• Download
  • Gallery

Tugas Pokok & Fungsi

TUGAS BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.18/ MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pasal 1005 memberikan amanat bahwa Direktorat Jenderal PSKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat dan kemitraan lingkungan. Untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal PSKL maka dibentuklah Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.14/ MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial, pengembangan usaha dan kemitraan serta pemetaan konflik di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka BPSKL wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan rencana dan penyiapan kawasan perhutanan sosial;
  2. Pemetaan konflik tenurial;
  3. Pengembangan usaha perhutanan sosial;
  4. Fasilitasi kemitraan lingkungan;
  5. Pemantauan dan evaluasi kegiatan perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan penanganan konflik;
  6. Penyajian informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; dan
  7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

FUNGSI BALAI PSKL WILAYAH JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA

Fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara dalam setiap seksi dapat dijabarkan dengan uraian di bawah ini :

  1. Seksi penyiapan kawasan dan usaha perhutanan sosial sesuai dengan P.14/ MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 pada pasal 6 menyebutkan bahwa tugas yang dilakukan adalah untuk menyiapkan bahan pemolaan dan perpetaan, verifikasi dan penyiapan bahan pencadangan areal kerja dan pengembangan usaha hutan kemsyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat.
  2. Seksi tenurial dan hutan adat pada pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.14/ MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 memiliki tugas berupa penyiapan bahan identifikasi dan fasilitasi penanganan konflik pengelolaan hutan, tenurial dan fasilitasi pengelolaan hutan adat serta perlindungan kearifan lokal.
  3. Seksi kemitraan lingkungan pada pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.14/ MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 memiliki tugas berupa penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan, peningkatan kapasitas komunitas penyelamat sumber daya alam, komunitas kawasan industri dan pemukiman, kelompok cinta alam dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
  4. Subbagian tata usaha pada pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.14/ MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 memiliki tugas berupa melaksanakan pengurusan administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan dan kerjasama, dan pelaporan.
  • +62 361 751 815
  • bpskl.jbnt@gmail.com
  • Jalan By Pass Ngurah Rai - Tuban Km 23,5
    Kotak Pos No. 1041/DPR. AP Denpasar, 80361
  • Pengunjung Hari Ini
    2201
  • Pengunjung Bulan Ini
    58571
  • Total Pengunjung
    870853
Copyright BPSKL Jawa Bali Nusra 2022